Jumat,
04 November 2011

Jakarta, Kompas – Pengadaan bank tanah untuk perumahan rakyat semakin mendesak. Keterbatasan dan mahalnya lahan di perkotaan menjadi penghambat utama pelaksanaan program pembangunan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Membedah Kinerja Perumahan Rakyat: Evaluasi Dua Tahun dan Tantangan Tiga Tahun ke Depan Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Kamis (3/11).

Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengemukakan, peran pemerintah daerah (pemda) untuk penyediaan perumahan dan kawasan permukiman semakin mendesak. Penyediaan rumah di perkotaan semakin sulit sebab harga tanah kian tidak terkendali yang dipicu spekulasi.

Selain itu, harga material bangunan juga terus naik seiring inflasi, perizinan biaya tinggi, serta kendala administrasi transaksi perumahan berupa kekurangan blangko dan formulir akta jual beli. Akibatnya, harga rumah naik jauh melebihi pendapatan masyarakat. ”Pencadangan lahan mendesak dilakukan untuk menjamin harga rumah stabil dan terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Sekretaris Kemenpera Iskandar Saleh menyatakan, kendala lahan juga memicu rendahnya penyerapan anggaran perumahan. Kinerja penyerapan anggaran Kemenpera hingga minggu ketiga September 2011 baru mencapai 38,69 persen dari total pagu anggaran. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemenpera tahun ini sebesar Rp 9,19 triliun.

Kemenpera telah mendorong pemda menyediakan lahan perumahan dengan kucuran dana alokasi khusus (DAK) perumahan dan kawasan permukiman, berupa jaringan air minum, air limbah, listrik, dan penerangan umum. Namun, dari target DAK sebanyak 80.000 unit per tahun dalam periode tahun 2010-2014, realisasi penyaluran hanya 24.000 unit.

Meski penyediaan rumah didera sejumlah masalah, Kemenpera menaikkan target pembangunan rumah murah dan sangat murah dari total 1 juta unit menjadi 1,65 juta unit dalam periode tahun 2011-2014. Harga rumah murah dipatok maksimum Rp 2 juta per unit, dan rumah sangat murah Rp 5 juta per unit, di luar harga tanah.

Butuh langkah nyata

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengemukakan, hingga kini belum ada langkah nyata penyediaan lahan badan usaha milik negara (BUMN) dan pemda untuk perumahan rakyat. Program perumahan rakyat bersubsidi berupa rumah sejahtera tapak dan rumah susun bersubsidi, rumah murah, rumah sangat murah, serta rumah susun sederhana sewa terus digulirkan tanpa arah.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengakui, pihaknya krisis stok lahan perumahan, yakni di bawah 2.000 hektar. Dari jumlah lahan tersisa, hanya 50 persen atau 1.000 hektar lahan produktif. ”Ini cukup memprihatinkan,” ujarnya. Penyediaan lahan hanya dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan lahan telantar milik pemda, BUMN, atau kerja sama bisnis antara Perumnas dan BUMN pemilik lahan.

Himawan berharap pemerintah bersikap tegas mendukung dan memastikan peran Perum Perumnas sebagai penyedia utama bank tanah dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2012, Perum Perumnas menargetkan penambahan stok lahan baru sebesar 250 hektar, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. (LKT)