Jumat,
04 November 2011

Jakarta, Kompas – Perum Bulog, Kamis (3/11), belum bisa membeli beras produksi Konsorsium BUMN dalam program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi. Hal ini terjadi karena tidak ada kesepakatan di antara perusahaan pangan milik pemerintah.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, Konsorsium BUMN menginginkan harga jual sesuai harga pasar. ”Kalau ini dilakukan akan mendorong inflasi. Di sisi lain, Bulog harus mampu menekan harga beras agar tidak terus naik,” jelasnya.

Bulog menginginkan harga jual beras produksi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sesuai harga beli beras Bulog. Saat ini, Bulog membeli beras untuk cadangan pangan Rp 6.000 per kilogram. Harga ini hampir di atas Rp 1.000 dari harga pembelian pemerintah.

Ketika program GP3K diluncurkan, Bulog berkeinginan membangun kesepakatan di awal dalam kontrak pembelian beras. Namun, belum juga ada kesepakatan.

Tahun 2011, pemerintah meluncurkan GP3K. Tujuannya, mendukung penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Perusahaan BUMN pangan ditugasi menjalin kemitraan dengan petani untuk menanam padi seluas 570.000 hektar dengan pola bagi hasil. BUMN yang terlibat adalah PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Sriwidjaja (holding), dan Perum Perhutani.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, anggaran untuk program GP3K mencapai Rp 1,8 triliun.

Koordinator petani dalam kemitraan dengan BUMN, Winarno Tohir, mengatakan, Bulog ingin membeli gabah kering panen (GKP) Rp 3.800 per kilogram, sementara harga pasar Rp 4.000.

Meski beras tidak bisa masuk ke Bulog, GP3K mampu mendukung peningkatan produksi beras nasional karena produktivitas per hektar berkisar Rp 6,5 ton GKP sampai 12 ton. Ini di atas produktivitas petani, apalagi tahun ini banyak petani gagal panen.

Dari 570.000 hektar target penanaman, tercapai sekitar 90 persen. (MAS)